Lembaga negara merupakan unsur yang harus ada dalam setiap negara. Pelajaran mengenai lembaga negara ini sebenarnya sudah diajarkan semasa kita masih berada di usia sekolah dasar. Sehingga bagi Anda yang sudah lupa dengan tugas lembaga negara, Anda bisa membaca artikel di bawah ini. Berikut adalah fungsi serta tugas lembaga negara yang ada di Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR serta anggota DPD yang dipilih lewat pemilu. Lembaga negara ini memiliki masa tugas sepanjang 5 tahun serta diresmikan oleh keputusan presiden dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh ketua MA.

MPR memiliki kedudukan lembaga tertinggi sebelum UUD 1945 diubah. Akan tetapi setelah diubah, tidak ada istilah lembaga negara tertinggi. Yang ada, MPR hanya sebagai lembaga negara saja. Tugas lembaga negara ini adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, MPR juga melantik serta memberhentikan presiden serta wakil presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang mana anggotanya dipilih dari partai politik peserta pemilu. Lembaga ini memiliki kedudukan di tingkat pusat, sementara untuk di tingkat daerah bernama DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diresmikan melalui keputusan presiden dan memiliki masa keanggotaan 5 tahun.

DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi pengawasan, anggaran, serta legislasi. Arti dari fungsi legislasi adalah DPR sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Fungsi anggaran berarti DPR merupakan lembaga yang memiliki hak untuk menetapkan APBN. Sedangkan untuk fungsi pengawasan artinya DPR merupakan lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari wakil setiap provinsi di Indonesia serta dipilih melalui pemilu. Sebelumnya, lembaga negara ini tidak ada. Banyaknya anggota DPD ditetapkan maksimal empat orang dari setiap provinsi.

Sama seperti lembaga negara yang lain, keanggotaan DPD diresmikan oleh Keputusan Presiden dengan masa jabatan yang sama dengan lembaga negara lain. Yaitu 5 tahun masa jabatan. Tugas lembaga negara ini adalah bisa mengajukan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah kepada DPR.

Bahkan, DPD juga bisa turut merancang undang-undang tentang otonomi daerah. DPD juga bisa memberi pertimbangan mengenai rancangan undang-undang kepada DPR. Selain itu, DPR juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.

Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melakukan pengadilan dalam menegakkan hukum serta menegakkan keadilan. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara tertinggi dan memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Lembaga negara ini juga dapat mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan memberi pertimbangan pemberian grasi serta rehabilitasi terhadap narapidana bersama presiden.

Mahkamah Konstitusi

Kedudukan lembaga negara ini berada di ibukota negara serta menjadi lembaga negara baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan.

Lembaga negara ini memiliki tugas untuk mengadili di tingkat pertama serta tingkat terakhir yang mana putusannya final dalam menguji undang-undang. MK juga memiliki keputusan penting pada pembubaran partai politik dan mereka juga memiliki wewenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu, lembaga negara ini wajib memberikan putusan terhadap pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai UUD.