Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Januari 2019 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;

Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;

Demikian untuk menjadi perhatian;

Jakarta, 1 Maret 2019