Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan informasi kepada para Pemohon hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2019 Jenis dan Tarif PNPB atas layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.
  2. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan jenis dan tarif PNBP tetapi belum dibayar, dapat melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan kode voucher baru.
  3. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan tarif dan jenis PNBP sudah dibayar tetapi belum digunakan, maka kode voucher tidak berlaku dan pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

  1. Jenis dan Tarif yang mengalami perubahan dapat diunduh disini
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dapat diunduh disini
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 dapat diunduh disini
  4. Panduan Pengembalian PNBP dapat diunduh disini
  5. List Layanan Jasa Hukum yang tidak dapat diakses dikarenakan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP dapat diunduh disini