Portal AHU Online https://ahu.web.id Wed, 27 Mar 2019 01:39:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 Kewajiban Notaris Untuk Registrasi Pada Aplikasi Grips https://ahu.web.id/kewajiban-notaris-registrasi-grips/ Wed, 27 Mar 2019 01:38:22 +0000 https://ahu.web.id/?p=25238 Menindaklanjuti Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) …

Kewajiban Notaris Untuk Registrasi Pada Aplikasi Grips Read More »

The post Kewajiban Notaris Untuk Registrasi Pada Aplikasi Grips appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Menindaklanjuti Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 15 November 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Batas waktu pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2019, diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

2.  Tahapan pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a.    Registrasi secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml;
Video tutorial yang dapat dilihat di http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html

b.     Kewajiban menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan, ditujukan kepada:

KEPALA PPATK
c.q. Direktur Pelaporan
Gedung PPATK JI. Juanda 35 Jakarta Pusat 10120

Dengan menyampaikan dokumen berupa:
1. Formulir registrasi;
 2. Surat pengantar penyampaian petugas;
 3. Surat pernyataan petugas pendaftar bermaterai;*
 4. Surat pernyataan petugas pelapor bermaterai;*
 5. Daftar petugas penghubung;*
 6. Surat pernyataan petugas administrator bermaterai:*
 7. SK Pengangkatan Notaris;dan
 8. Fotokopi KTP dan NPWP.
*) dapat dirangkap oleh 1 (satu) orang/Notaris yang bersangkutan

3.  Diwajibkan kepada Notaris untuk segera melakukan registrasi dan/atau menyelesaikan seluruh tahapan registrasi GRIPS sampai batas waktu akhir pada tanggal 6 Mei 2019;

4.  Terhitung mulai tanggal 7 Mei 2019 akan diberlakukan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU Online atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas;

5.   Perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 tidak akan diperpanjang lagi, dan oleh karena itu Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan registrasi GRIPS sampai batas waktu tanggal 6 Mei 2019 berakhir. Notaris dapat berkoordinasi dengan pengurus INI yang menjadi mitra PPATK dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada Notaris di seluruh Indonesia.

The post Kewajiban Notaris Untuk Registrasi Pada Aplikasi Grips appeared first on Portal AHU Online.

]]>
UKM Go Online: Kelebihan dan Potensinya https://ahu.web.id/ukm-go-online-kelebihan/ Mon, 18 Mar 2019 11:55:55 +0000 https://ahu.web.id/?p=25226 Usaha kecil dan menengah di Indonesia semakin hari semakin banyak, bahkan data menyebutkan bahwa UKM menyumbang 60% PDB di Indonesia. …

UKM Go Online: Kelebihan dan Potensinya Read More »

The post UKM Go Online: Kelebihan dan Potensinya appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Usaha kecil dan menengah di Indonesia semakin hari semakin banyak, bahkan data menyebutkan bahwa UKM menyumbang 60% PDB di Indonesia. Bagi anda yang mempunyai usaha kecil menengah tentu saja patut berbangga dan terus mengembangkan usaha tersebut, salah satu cara untuk mengembangkan usaha adalah dengan menerapkan UKM go online.

Kelebihan Menerapkan UKM Go Online

Usaha Legal

Dengan menerapkan UKM go online diharapkan usaha yang anda miliki lebih terorganisir, diantaranya usaha anda paling tidak sudah terdaftar dan memiliki label legal. Hal ini sangat penting untuk kemajuan dari usaha yang anda miliki.

Dengan usaha yang sudah legal anda akan mendapat banyak sekali kelebihan, seperti standar produk, label legal, dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini berguna untuk meyakinkan para konsumen yang menikmati produk UKM anda tersebut.

Pengembangan Usaha

ukm go online 2019
Go online sebagai salah satu strategi jitu mengembangkan usaha

Dalam segi pengembangan usaha sendiri adanya UKM go online sangatlah membantu, disini selain membantu pemasaran produk dengan UKM online anda juga dapat mendapatkan investor, kerja sama, hingga beragam keuntungan lainnya.

Selain itu UKM online seringkali mengadakan pemberdayaan usaha, sehingga anda bisa lebih tahu tentang memaksimalkan produktivitas dari usaha yang anda buat tersebut. Jangan khawatir karena dengan menerapkan UKM online pada usaha anda akan mengembangkan usaha tersebut menjadi sangat maju dari pada sebelumnya.

Mempermudah Akses

Kelebihan terakhir adalah akses yang ditawarkan oleh UKM go online, dimana usaha anda akan mendapatkan akses yang lebih mudah seperti pembiayaan ataupun distribusi dari produk yang anda buat. Dengan adanya akses ini diharapkan usaha anda memiliki akses yang lebih mudah, guna untuk mempermudah dan memajukan usaha yang anda miliki tersebut.

Selain itu UKM online juga terdapat pendampingan yang bisa anda manfaatkan, disini anda bisa tahu cara yang tepat untuk mengelola usaha menjadi lebih efektif dan juga efisien. UKM go online sangat cocok untuk diterapkan di masa kini, mengingat di zaman sekarang sudah memasuki era digital dalam sektor perdagangan maupun perekonomian.

The post UKM Go Online: Kelebihan dan Potensinya appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Pengumuman Bersama Kemenkumham, Kemenkop UKM, Menko Perekonomian, dan Badan Koord. Penananaman Modal https://ahu.web.id/pengumuman-bersama-kemenkumham-kemenkop-ukm/ Sun, 03 Mar 2019 19:14:27 +0000 https://ahu.web.id/?p=25220 Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi …

Pengumuman Bersama Kemenkumham, Kemenkop UKM, Menko Perekonomian, dan Badan Koord. Penananaman Modal Read More »

The post Pengumuman Bersama Kemenkumham, Kemenkop UKM, Menko Perekonomian, dan Badan Koord. Penananaman Modal appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Januari 2019 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;

Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;

Demikian untuk menjadi perhatian;

Jakarta, 1 Maret 2019

The post Pengumuman Bersama Kemenkumham, Kemenkop UKM, Menko Perekonomian, dan Badan Koord. Penananaman Modal appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Pengumuman: Maintenance Website AHU Online https://ahu.web.id/pengumuman-maintenance-website-ahu-online/ Tue, 22 Jan 2019 23:04:55 +0000 https://ahu.web.id/?p=25193 Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa pada hari Selasa, 22 Januari 2019 pukul 22.00 WIB s.d. …

Pengumuman: Maintenance Website AHU Online Read More »

The post Pengumuman: Maintenance Website AHU Online appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa pada hari Selasa, 22 Januari 2019 pukul 22.00 WIB s.d. Rabu, 23 Januari 2019 pukul 06.00 WIB pelayanan jasa hukum melalui Sistem AHU Online tidak dapat diakses untuk sementara waktu karena akan dilakukan proses pemeliharaan pada Sistem AHU Online. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Revisi Maintenance AHU Online

Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa pada hari Jumat, 25 Januari 2019 pukul 22.00 WIB s.d. Minggu, 27 Januari 2019 pukul 23.00 WIB pelayanan jasa hukum melalui Sistem AHU Online tidak dapat diakses untuk sementara waktu karena akan dilakukan proses pemeliharaan pada Sistem AHU Online. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Terima kasih,
Ditjen AHU

The post Pengumuman: Maintenance Website AHU Online appeared first on Portal AHU Online.

]]>
Pengumuman Gangguan Teknis Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) https://ahu.web.id/pengumuman-gangguan-teknis-alegtron/ Tue, 22 Jan 2019 22:59:12 +0000 https://ahu.web.id/?p=25181 Permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam proses penyelesaian permohonan legalisasi dokumen melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON). Sebagaimana diketahui, ALEGTRON diluncurkan pada … Read More »

The post Pengumuman Gangguan Teknis Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) appeared first on Portal AHU Online.

]]>
  • Permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam proses penyelesaian permohonan legalisasi dokumen melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON). Sebagaimana diketahui, ALEGTRON diluncurkan pada 2 Mei 2018, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan legalisasi yang lebih cepat, dari 3 hari menjadi 3 jam, guna merespon kebutuhan publik yang semakin meningkat dan dengan waktu yang cepat;
  • Bahwa terjadi keterlambatan pencetakan stiker karena sistem/aplikasi sedang mengalami gangguan teknis;
  • Sebagaimana halnya suatu perubahan, tentunya terdapat kendala-kendala, khususnya kendala teknis oleh karena itu perlunya optimalisasi sistem ALEGTRON. Ditjen AHU terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dimaksud, atas dasar evaluasi internal maupun masukan dari masyarakat pengguna layanan Ditjen AHU;
  • Untuk selanjutnya kami terus berupaya memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
  • Hormat kami,
    Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
    (Ditjen AHU)

    The post Pengumuman Gangguan Teknis Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Berita BUMN Karya Gagal Bayar Kontraktor Konstruksi https://ahu.web.id/bumn-karya-gagal-bayar-kontraktor/ Wed, 02 Jan 2019 12:27:11 +0000 https://ahu.web.id/?p=2779 Berikut kisruh proyek infrastruktur di Indonesia yang mana dengan dana sangat besar, tapi hanya menguntungkan sebagian kecil pihak saja. Bahkan …

    Berita BUMN Karya Gagal Bayar Kontraktor Konstruksi Read More »

    The post Berita BUMN Karya Gagal Bayar Kontraktor Konstruksi appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Berikut kisruh proyek infrastruktur di Indonesia yang mana dengan dana sangat besar, tapi hanya menguntungkan sebagian kecil pihak saja. Bahkan para sub-kontraktor yang digandeng pihak pemerintah seringkali telat bayar yang menyebabkan sulitnya keuangan para kontraktor swasta.

    Dengan total investasi yang sangat besar, yakni mencapai Rp 4.000 Triliun, semuanya didominasi oleh perusahaan plat merah karya yang hanya berjumlah 8 perusahaan.

    “Besar sekali Rp 4.000 Triliun. Tapi kemudian itu hanya dibagi 8 kontraktor (BUMN) sementara ada 140.000 kontraktor (swasta) kebagian kuenya hanya kurang lebih 40 persen. Kan ini timpang,” kata Bambang di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

    Dia menambahkan, selama ini swasta banyak yang hanya sebatas dijadikan sebagai sub kontraktor dengan pembayaran yang tidak tepat waktu. “Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena tidak dibayar bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman di daerah seperti itu,” imbuhnya.

    Coba baca berita ini. Ngeri nggak? Aneh kan? Di tengah pembangunan infrastruktur yang ekspansif, perusahaan Konstruksi swasta justru bangkrut luar biasa banyaknya karena sebagian belum dibayar sama BUMN karya. Jumlahnya mencengangkan. ini sumber beritanya. sengaja saya lampirkan dari banyak sumber, supaya kita dapat percaya bahwa masalah ini diendus dan disiarkan berbagai media. bukan media yang oposisi kepada rezim ini saja.

    Masalah makin runyam ternyata BUMN karya sendiri juga kesulitan mengelola keuangannya. cash flow operasional banyak yang negatif sampai kwartal 3 2018 ini sehingga harga sahamnya terjun bebas di bursa. Semua karena proyek infrastruktur yang dibangun BUMN Karya banyak bersifat Turn Key Project. BUMN karya harus menalangi dana pembangunan sampai proyek selesai dan diserahkan ke pemilik proyek. BUMN karya jadi kesulitan cash flow, sub kontraktor swastanya jadi bertumbangan karena telat dibayar.

    Realitas ini harus kita hadapi, jangan justru denial, menolak untuk menerima kenyataan sambil menuding ini berita pelintiran, bermotif politik dst. Ini tidak ada urusannya sama sekali dengan politik. ini kenyataan di sektor real, bisnis konstruksi dan menyangkut hidup dan periuk nasi pekerja2 di perusahaan konstruksi.

    Juga jangan berpikir bahwa yang mempersoalkan kebijakan perencanaan dan anggaran infrastruktur yang diimplementasikan pemerintah saat ini adalah mereka yang anti pembangunan infrastruktur. Bukan begitu. Infrastruktur penting untuk dibangun namun bagaimana strategi perencanaan dan pendanaannya? Ini yang dipersoalkan dan perlu didiskusikan secara serius.

    BUMN karya gagal telat bayar kontraktor swasta
    Ilustrasi kisruh BUMN karya dan kontraktor swasta

    Silahkan dinilai sendiri kondisinya. Berikut semua link beritanya:

    Inews

    https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/finance/amp/puluhan-ribu-kontraktor-swasta-bangkrut-karena-tidak-dibayar/74099

    Okezone

    https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2018/03/14/470/1872766/37-000-kontraktor-swasta-bangkrut-dalam-3-tahun-gara-gara-tak-dibayar-hingga-no-job

    CNBC Indonesia

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20180314174450-4-7260/bumn-karya-terlalu-dominan-50-kontraktor-swasta-tutup

    Liputan 6

    https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3373787/banyak-kontraktor-swasta-bangkrut-karena-telat-dibayar

    Viva.co.id

    https://www.google.com/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/1020196-bumn-monopoli-proyek-ribuan-kontraktor-swasta-bangkrut

    Kompas

    https://kompas.id/baca/utama/2018/03/14/37-000-kontraktor-swasta-gulung-tikar/

    Tirto

    https://tirto.id/utang-menggunung-bumn-konstruksi-peluang-atau-bencana-cJxN

    Tribunnews

    http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/07/ambruknya-saham-saham-emiten-bumn-konstruksi-di-lantai-bursa

    Untuk kita renungkan, terutama untuk pendukung petahana. Sumber kutipan utama: Merdeka.com

    The post Berita BUMN Karya Gagal Bayar Kontraktor Konstruksi appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara https://ahu.web.id/tugas-fungsi-lembaga-negara/ Sat, 15 Dec 2018 01:12:32 +0000 https://ahu.web.id/?p=2751 Lembaga negara merupakan unsur yang harus ada dalam setiap negara. Pelajaran mengenai lembaga negara ini sebenarnya sudah diajarkan semasa kita …

    Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Read More »

    The post Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Lembaga negara merupakan unsur yang harus ada dalam setiap negara. Pelajaran mengenai lembaga negara ini sebenarnya sudah diajarkan semasa kita masih berada di usia sekolah dasar. Sehingga bagi Anda yang sudah lupa dengan tugas lembaga negara, Anda bisa membaca artikel di bawah ini. Berikut adalah fungsi serta tugas lembaga negara yang ada di Indonesia.

    Majelis Permusyawaratan Rakyat

    Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR serta anggota DPD yang dipilih lewat pemilu. Lembaga negara ini memiliki masa tugas sepanjang 5 tahun serta diresmikan oleh keputusan presiden dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh ketua MA.

    MPR memiliki kedudukan lembaga tertinggi sebelum UUD 1945 diubah. Akan tetapi setelah diubah, tidak ada istilah lembaga negara tertinggi. Yang ada, MPR hanya sebagai lembaga negara saja. Tugas lembaga negara ini adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, MPR juga melantik serta memberhentikan presiden serta wakil presiden.

    Dewan Perwakilan Rakyat

    Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang mana anggotanya dipilih dari partai politik peserta pemilu. Lembaga ini memiliki kedudukan di tingkat pusat, sementara untuk di tingkat daerah bernama DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diresmikan melalui keputusan presiden dan memiliki masa keanggotaan 5 tahun.

    DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi pengawasan, anggaran, serta legislasi. Arti dari fungsi legislasi adalah DPR sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Fungsi anggaran berarti DPR merupakan lembaga yang memiliki hak untuk menetapkan APBN. Sedangkan untuk fungsi pengawasan artinya DPR merupakan lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

    Dewan Perwakilan Daerah

    DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari wakil setiap provinsi di Indonesia serta dipilih melalui pemilu. Sebelumnya, lembaga negara ini tidak ada. Banyaknya anggota DPD ditetapkan maksimal empat orang dari setiap provinsi.

    Sama seperti lembaga negara yang lain, keanggotaan DPD diresmikan oleh Keputusan Presiden dengan masa jabatan yang sama dengan lembaga negara lain. Yaitu 5 tahun masa jabatan. Tugas lembaga negara ini adalah bisa mengajukan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah kepada DPR.

    Bahkan, DPD juga bisa turut merancang undang-undang tentang otonomi daerah. DPD juga bisa memberi pertimbangan mengenai rancangan undang-undang kepada DPR. Selain itu, DPR juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.

    Mahkamah Agung

    Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melakukan pengadilan dalam menegakkan hukum serta menegakkan keadilan. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara tertinggi dan memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Lembaga negara ini juga dapat mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan memberi pertimbangan pemberian grasi serta rehabilitasi terhadap narapidana bersama presiden.

    Mahkamah Konstitusi

    Kedudukan lembaga negara ini berada di ibukota negara serta menjadi lembaga negara baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan.

    Lembaga negara ini memiliki tugas untuk mengadili di tingkat pertama serta tingkat terakhir yang mana putusannya final dalam menguji undang-undang. MK juga memiliki keputusan penting pada pembubaran partai politik dan mereka juga memiliki wewenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu, lembaga negara ini wajib memberikan putusan terhadap pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai UUD.

    The post Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP23 – 2018) https://ahu.web.id/pajak-penghasilan-final-pp23-2018/ Thu, 13 Dec 2018 23:35:04 +0000 https://ahu.web.id/?p=2744 Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau …

    Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP23 – 2018) Read More »

    The post Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP23 – 2018) appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah ini (PP 23 – 2018), merupakan pengganti PP 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal sebagai Peraturan Pajak UMKM.

    Subyek Pajak PP 23 Tahun 2018

    Subyek Pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh Pengahasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Adapun Kelompok Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas, sepanjang wajib pajak ini BUKAN:

    1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan
    2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak PP 23 – 2018
    3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkanPasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
    4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

    Obyek Pajak PP 23 Tahun 2018

    Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan bentuk apapun, merupakan obyek pajak penghasilan. Peraturan ini hanya memberi batasan jenis penghasilan yang DIKECUALIKAN sebagai obyek pajak penghasilan Final PP 23 – 2018, sebagai berikut :

    1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:

    • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
    • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
    • olahragawan;
    • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    • agen iklan;
    • pengawas atau pengelola proyek;
    • perantara;
    • petugas penjaja barang dagangan;
    • agen asuransi;
    • distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

    2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri

    3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

    4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

    Tarif & Cara Perhitungan PP 23 Tahun 2018

    PPH Final = 0,5% x Peredaran Bruto bulan bersangkutan

    Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, SEBELUM DIKURANGI potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

    Pelunasan PP 23 Tahun 2018

    PPh Final PP 23 – 2018 dapat dilunasi dengan cara :
    1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan
    2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut dalam hal Wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
    Dalam hal Wajib Pajak bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, Wajib Pajak HARUS mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

    Jangka Waktu PP 23 Tahun 2018

    Pengenaan Pajak Penghasilan Final (PP 23 – 2018), paling lama :
    1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
    2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma;
    3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

    Masa Berlaku PP 23 Tahun 2018

    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mulai Berlaku pada tanggal 1 Juli 2018
    Dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Sumber: Pajak Penghasilan Wajib Pajak PP23

    The post Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP23 – 2018) appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Jenis Profesi Seorang Akuntan dan Pengertian Akuntansi https://ahu.web.id/jenis-profesi-akuntan-pengertian/ Mon, 03 Dec 2018 10:10:52 +0000 https://ahu.web.id/?p=2737 Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing dengan definisi akuntansi. Akuntansi menjadi hal pokok dalam setiap bentuk keputusan yang diambil …

    Jenis Profesi Seorang Akuntan dan Pengertian Akuntansi Read More »

    The post Jenis Profesi Seorang Akuntan dan Pengertian Akuntansi appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing dengan definisi akuntansi. Akuntansi menjadi hal pokok dalam setiap bentuk keputusan yang diambil dalam sebuah bisnis. Bahkan istilah akuntansi menjadi pembicaraan utama dan menjadi rujukan dalam meneruskan pendidikan bagi sebagian besar pelajar karena ketenarannya. Definisi akuntansi sering dikaitkan dengan urusan dunia bisnis dan keuangan. Untuk mengetahui mendetail tentang akuntansi dan profesi akuntan serta semua hal yang menyertainya. Mari simak sedikit uraiannya berikut.

    Pengertian Akuntansi

    Secara garis besar pengertian akuntansi menurut America Accounting Assosiation bahwa definisi akuntansi diartikan sebagai proses mendapatkan keputusan ekonomi melalui proses mengidentifikasian, mengukur dan mengkomunikasikan segala informasi hingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

    Jadi semua hal yang berhubungan dengan langkah pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi menjadi data siap saji adalah definisi dari akuntansi. Sampai disini telah terbuka pola pikir kita bahwa ternyata bidang akuntansi mencangkup hal yang luas kan?

    jenis profesi akuntan dan pengertian akuntansi.jpg
    Ilustrasi jenis profesi akuntan dan pengertian akuntansi

    Siapakah Akuntan Itu?

    Sekarang setelah kita ketahui tentang pembahasan bidangnya yaitu akuntansi. Kita akan bahas lebih lanjut tentang profesinya. Pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi maka pekerjanya akan disebut dengan istilah akuntan.

    Akuntan adalah pekerja yang menggunakan ilmu akuntansi dalam menjalankan kewajiban kerjanya. Profesi akuntan menjadi tersohor karena setiap individu yang bekerja sebagai akuntan dituntut untuk teliti, cermat dan cerdas. Dikarenakan pekerjaan mereka akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan dikeluarkan.

    Data mereka menjadi landasan utama. Jadi pekerjaan seorang akuntan dituntut untuk mempunyai ketepatan dan akurasi yang tinggi. Salah analisis data maka akan tercipta pengambilan keputusan yang tidak tepat pula dalam dunia bisnis.

    Pembagian Profesi Akuntan

    Profesi akuntan dibagi dalam empat pengelompokan besar sesuai dengan bidang kerja yang menjadi ruang lingkupnya, pembagian tersebut meliputi:

    1. Akuntan Publik

    Merupakan akuntan yang telah mendapatkan ijin untuk melakukan pelayanan jasa akuntansi publik. Seperti yang telah di tetapkan dalam undang-undang republik Indonesia nomer 5 tahun 2011 tentang akuntansi publik. Akuntan publik memiliki kriteria khusus dan mempunyai ijin praktek yang harus diperbaharui dalam kurun waktu lima tahun sekali.

    Akuntan publik diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik. Setelah melalui proses tersebut akan dikeluarkan sertifikat ijin pelayanan. Kemudian dalam waktu enam bulan setelah terbitnya seorang akuntan harus memiliki kantor agar ijin tersebut tidak dinyatakan dicabut.

    2. Akuntan Internal

    Jabatan akuntan internal adalah seorang akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Pekerjaan akuntan internal mencangkup pelaporan secara internal dalam artian lingkup perusahaan atau organisasi dan pelaporan eksternal atau kepada pihak diluar perusahaan.

    Selain meliputi pelaporan seorang akuntan internal juga mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan laporan dengan pengolahan data sebagai sumber pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan.

    3. Akuntan Pendidik

    Seorang akuntan pendidik adalah seorang pendidik yang mengajar kepada para calon akuntan dalam mempelajari ilmu akuntansi. Atau dapat dikatakan bahwa akuntan pendidik adalah dosen yang mengampu materi mengenai akuntansi kepada para siswanya.

    Seorang akuntan pendidik harus mampu untuk menyusun kurikulum mengenai akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat menciptakan akuntan yang profesional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Para akuntan yang cakap terhadap teknologi dan tidak ketinggalan zaman.

    4. Akuntan Pemerintahan

    Seorang akuntan pemerintah bekerja untuk meneliti laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada lembaga pemerintahan. Seperti pada badan pengawasan keuangan dan lembaga perpajakan. Pekerjaan akuntan pemerintah berdasarkan objeknya dibagi menjadi pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran negara. Peran akuntan dalam pemerintahan menjadi sangat vital karena sebagian besar tugasnya berurusan dengan anggaran dan keuangan suatu negara yang tidak dapat dikerjakan tanpa keseriusan.

    Belajar mengenai akuntansi akan menjadikan kita secara tidak langsung terdidik menjadi pribadi yang disiplin dan bekerja dengan rapih. Mengerjakan apapun dengan runtut dari awal sampai akhir dengan prosedur yang benar tidak ada yang terlewatkan.

    The post Jenis Profesi Seorang Akuntan dan Pengertian Akuntansi appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Megenal Istilah Bisnis: Entrepreneur, Investor, User, dan Business Partner https://ahu.web.id/istilah-bisnis-entrepreneur-investor/ Tue, 25 Sep 2018 07:27:10 +0000 https://www.ahu.web.id/?p=2701 Tidak sedikit orang yang ingin memulai bisnis, hanya saja, kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya. Walau seseorang punya ide …

    Megenal Istilah Bisnis: Entrepreneur, Investor, User, dan Business Partner Read More »

    The post Megenal Istilah Bisnis: Entrepreneur, Investor, User, dan Business Partner appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>
    Tidak sedikit orang yang ingin memulai bisnis, hanya saja, kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya. Walau seseorang punya ide bisnis yang potensial, tapi ia tidak dapat mengelaborasinya menjadi sebuah rencana bisnis yang matang, pastilah bisnis tersebut sulit untuk diwujudkan.

    Oleh karena itu, pada tulisan ini, saya akan sedikit mengulas para pelaku utama berjalannya sebuah bisnis yang baik. 4 Pelaku tersebut adalah komponen yang tidak terpisahkan dalam sebuah aktivitas bisnis. Oleh karenanya, sebelum anda masuk lebih jauh dalam dunia bisnis, ada baiknya kamu mengetahui siapa saja pelaku utama tersebut.

    1. Entrepreneur (Pengusaha)

    Pengusaha adalah orang yang paling vital dalam sebuah bisnis. Dialah orang yang berhak menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam bisnis. Tentu saja tanggungjawab ini tidak mudah, karena keberjalanan bisnis akan sangat bergantung pada kemampuan si pengusaha.

    Dalam konteks bisnis kecil/ukm. Seorang pebisnis harus memastikan uang bisa berputar dengan baik, para pegawai terpenuhi hak-haknya, serta menjalin hubungan baik dengan investor, konsumen, serta mitra bisnis perusahaan.

    2. User (Pengguna/Konsumen)

    Tidak akan ada bisnis yang sustain (berkelanjutan) tanpa adanya konsumen. Adanya konsumen akan memastikan bahwa bisnis Anda dibutuhkan oleh orang lain.

    Di era disruption sekarang ini, berpikir tentang konsumen adalah hal yang sangat penting mengingat persaingan bisnis yang semakin ketat.

    Usaha sebuah bisnis untuk mendapatkan konsumen disebut dengan pemasaran (marketing). Lebih lanjut mengenai ini dapat kamu baca di tulisan marketing pengertian, cara, serta fungsinya.

    3. Investor

    Sebenarnya, investor bukan sesuatu yang wajib ada dalam bisnis. Banyak bisnis yang bisa tumbuh tanpa harus meminjam dana baik itu dari investor atau perbankan. Tapi, jika kamu merasa bahwa bisnis kamu itu sangat potensial dan kamu belum cukup modal untum memulainya, menggaet seorang investor bisa menjadi sebuah pilihan.

    Investor adalah pihak yang dapat menyandang dana untuk kamu mewujudkan sebuah ide bisnis. Untuk mendapatkan investor, biasanya kamu memerlukan proposal rancangan usaha, contoh berikut template nya dapat kamu download pada kedua tautan ini:

    Contoh Template business plan
    Contoh proposal usaha 2018

    Setelah membuat proposal bisnis, biasanya kamu akan diminta untuk mempresentasikan ide bisnis tersebut. Adapun contoh presentasi bisnis bisa kamu lihat juga pada tulisan ini.

    Langkah terakhir, jika kamu sudah mendapatkan investor barulah kamu bisa membuat sebuah kesepakatan bisnis (MoU) yang berisi kontribusi masing2 pihak mulai dari pendanaan, material, tenaga kerja dll. Contoh surat perjanjian kerjasama usaha dapat kamu akses pada tautan ini.

    Contoh perjanjian kerjasama usaha (MoU)

    4. Business Partner (Supplier/Vendor)

    Unsur terakhir yang biasanya ada dalam sebuah aktivitas bisnis adalah mitra bisnis itu sendiri. Jika menjadi seorang manusia saja kita tidak bisa hidup sendiri, begitupun dengan entitas bisnis. Bisnis sebesar apapun butuh untuk bermitra dengan bisnis yang lain.

    Jika perusahaan kamu bergerak dalam bidang produksi, maka retailer (pengecer) adalah mitra bisnis, dan masih banyak contoh lainnya.

    Jika perusahaan kamu bergerak dalam bidang jasa, maka vendor serta supplier dari layanan yang kamu berikan itulah mitra bisnis Anda.

    Memiliki mitra bisnis yang baik adalah suatu keharusan, karena secara tidak langsung, partner bisnis bisa memengaruhi perusaah Anda, mulai dari kualitas produk/layanan, kesehatan cash flow perusahaan, hingga citra nama bisnis anda di masyarakat. Oleh karenanya, pintar2 lah memilih mitra bisnis untuk perusahaan kamu, apalagi jika kamu baru memulai usaha.

    Oke, kira2 itulah 4 hal yang menjadi pondasi awal membangun bisnis. Selamat memulai bisnis guys!

    The post Megenal Istilah Bisnis: Entrepreneur, Investor, User, dan Business Partner appeared first on Portal AHU Online.

    ]]>